Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatasi kemacetan dengan menambah jejaring jalan dianggap sebagai solusi candu. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan menilai pembangunan jalan hanya memberikan manfaat jangka pendek tanpa menyelesaikan masalah secara menyeluruh.
"Manfaatnya hanya sesaat, nanti setelah flyover dibangun, muncul masalah lain lagi," kata Tigor dalam diskusi 'Mengurai Masalah Infrastruktur di DKI Jakarta' di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat, 4 Maret 2011.
Dikatakan Tigor, proyek pembangunan jalan layang nontol (flyover) Antasari dan Casablanca tidak akan mampu mengurai kemacetan di Jakarta. Pasalnya, menurut dia, karakteristik Jakarta berbeda dengan kota-kota besar lainnya di negara lain yang bisa menerapkan solusi tersebut terhadap masalah kemacetan.
"Karakteristik Jakarta itu tidak bisa disamakan dengan Bangkok yang dulunya semrawut sekarang membaik karena sudah ada jalan. Manfaat paling hanya bisa dirasakan selama setahun, setelah itu akan semakin beban lagi," paparnya.
Meski road ratio Jakarta hanya mencapai enam persen, Tigor mengatakan solusi yang tepat sebenarnya bukan pada penambahan jalan, melainkan perbaikan di bidang transportasi umum massal.
"Tokyo punya road ratio 24 persen tetap saja macet. Contohlah Seoul yang walikotanya dulu justru menebas flyover yang langsung dia buat jadi taman, tapi tentu perlu disertai dengan kebijakan lain di bidang transportasi umum," ungkapnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrianof Chaniago mengungkapkan penyebab kemacetan di ibukota disebabkan minimnya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Seharusnya pemerintah kota jeli dengan kebutuhan masyarakat dibanding merencanakan proyek-proyek adopsi dari negara lain yang belum tentu sesuai dengan karakter Jakarta.
"Lihat saja kawasan Lenteng Agung yang selalu macet akibat banyak orang keluar dari stasiun lalu menyebrang jalan, dan itu terjadi hingga Pasar Minggu, berkilo-kilo meter macetnya karena tidak ada jembatan penyeberangan," katanya.
Selain itu, menurut Andrinof, pemangku jabatan ibukota juga perlu melihat langsung kondisi di lapangan agar paham saat menyusun solusi mengatasi kemacetan.
"Gubernur dan Walikota itu seharusnya menghabiskan setengah hari di jalanan Jakarta, bukan cuma berkantor di dalam saja. Lihat langsung macet Jakarta, biar jangan berimajinasi saja atasi kemacetan," tegasnya.
No comments:
Post a Comment